Implementasi Pasal Di Dalam UUD 1945 dan Implementasi 45 Butir-Butir Pancasila cpns

Implementasi pembukaan UUD 1945

Bunyi alinea pertama, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Makna alinea pertama ini, adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah.Para penjajah itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, penjajah sudah seharusnya dihapuskan, sebab di situlah letak moral luhur kemerdekaan Indonesia.

Bunyi alinea kedua, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Makna alinea kedua adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Selain itu, alinea kedua juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Bunyi alinea ketiga, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Makna alinea ketiga adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itulah yang menjadi motivasi spiritual untuk memperkuat keinginan bangsa Indonesia demi hidup bebas. Kemudian ada juga pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia secara formal, sebagaimana tertulis dalam naskah proklamasi yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945.

Bunyi alinea keempat pembukaan UUD 1945,"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Makna alinea keempat adalah menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu, melindungi segenap angsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian, keberadaan UUD Negara Republik Indonesia ini untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai negara. Selain itu, menjadikan Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Implementasi pasal UUD 1945 tentang kekuasaan presiden

Pasal 7, menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Makna pasal ini, berusaha menerangkan bahwa pembatasan kekuasaan presiden lewat pemilu 5 tahun sekali, memiliki beberapa dampak, di antaranya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, Mencegah otoritarianisme, menjamin keadilan dalam pengambilan keputusan, menjamin tidak adanya kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan negara. Di negara demokrasi manapun, memang masa jabatan pemimpin selalu dibatasi hanya sampai jangka waktu tertentu. Pembatasan tersebut juga bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme seperti pada zaman orde baru.

Pasal 14 ayat 1, menyatakan bahwa "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung." Makna Grasai adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Aagung. Jika seseorang memohon grasi kepada Presiden dan dikabulkan, maka Presiden mengampuni perbuatan yang bersangkutan. Kesalahan orang yang bersangkutan tetap ada, namun hukuman pidananya saja yang dihilangkan.

Pasal 14 ayat 2, menyatakan bahwa "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang dapat disebut sebagai amnesti umum. Jika presiden memberikan amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, sifat kesalahan dari orang yang diberikan amnesti juga hilang. Amnesti diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari MA serta DPR dan dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu.

SementaraAbolisi, dapat diartikan sebagai penghapusan proses hukum seseorang yang sedang berjalan. Abolisi diberikan kepada terpidana perorangan dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung. Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian abolisi.

Implementasi pasal UUD 1945 tentang Legislatif atau DPR, Eksekutif atau Presiden, Dan yudikatf

Legislatif (atau DPR) bertugas untuk membuat undang-undang. Eksekutif (atau Presiden dan Menteri) bertugas menerapkan dan melaksanakan undang-undang. Yudikatif bertugas mempertahankan, dan mengawasi pelaksanaan undang- undang.

Implementasi pasal UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman (MA, MK, KY)

Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung diantaranya adalah:

1. Mengadili pada tingkat kasasi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
3. Mempunyai kewenangan lain, yaitu memutus pemberhentian kepala daerah yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Menyelenggarakan persidangan peninjauan kembali.
5. Contoh Kasus: MA menolak kasasi terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, Nazaruddin. Contoh lain, MA mengabulkan gugatan peninjauan kembali menteri budi gunawan, atas tuduhan korupsi.

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Keputusan MK adalah final dan mengikat sehingga tak bisa diganggu gugat.
6. Contoh kasus: MK menolak gugatan tim hukum Ganjar dan mahfud tentang pelanggaran pemilu presiden 2024. Contoh lagi, MK merubah undang-udang pilkada tentang ambang batas, karena tidak sesuai dengan prinsip UUD 1945.

1. Merekrut calon hakim agung seperti pendaftaran, seleksi, dan seterusnya.
2. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Intinya fungsi KY adalah mengawasi seluruh hakim di indonesia, kecuali hakim MK.
4. Contoh kasus: KY menyatakan hakim bernama budi, melanggar kode etik. Contoh lain, KY menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik hakim priode Januari-April 2016

Implementasi pasal UUD 1945 tentang Rakyat

Pasal 27 ayat 2, menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Makna pasal ini berarti Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Warga negara berhak mendapatkan perlindungan kerja, termasuk kondisi kerja yang aman, sehat, dan menyenangkan. Negara wajib melindungi warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan. Warga negara wajib saling menghormati pekerjaan dan penghidupan setiap orang.

Pasal 28, menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Makna yang terkandung dalam pasal ini yakni negara menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, dan hak-hak lainnya.

Pasal 33 ayat 1, menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" memiliki makna bahwa perekonomian Indonesia harus didasarkan pada demokrasi ekonomi. Hal ini berarti bahwa perekonomian Indonesia harus dibangun dengan usaha bersama yang tidak didorong oleh kepentingan pribadi. Pasal ini lebih tepat diterapkan pada koperasi karena dibangun dengan asas kekeluargaan.

Pasal 33 ayat 3, menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Makna dari pasal ini adalah bahwa negara memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk bumi, air, dan kekayaan alam lainnya. Pengelolaan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaatnya digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi pasal UUD 1945 tentang pemilu

Pasal 22E ayat 1, menyatakan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

Langsung artinya, bahwa rakyat berhak memberikan suaranya secara langsung berdasarkan hati nurani dan tanpa perantara.

Umum artinya, bahwa Tiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, berhak mengikuti pemilu tanpa diskriminasi.

Bebas artinya, bahwa rakyat berhak memilih wakil rakyatnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

Rahasia maksudnya, bahwa pilihan rakyat terhadap wakil rakyatnya akan dijamin kerahasiaannya.

Jujur artinya, bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu wajib bersikap jujur, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Adil artinya, bahwa tiap-tiap pemilih dan partai politik wajib mendapatkan perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan.

Pemilu atau pemilihan umum ini dilaksanakan tiap lima tahun sekali, dan Indonesia akan mengandakannya di tahun 2024 mendatang. Jika semua asas ini tidak terselenggara dengan baik maka demokrasi tidak akan berjalan secara sempurna.